PENGGELEDAHAN KANTOR DESA JANGAN JADIKAN ROLE MODEL PENEGAKAN HUKUM

NEWS MOTIVA GROBOGAN - kita semua sepakat penegakan hukum terutama dalam "Pemberantasan Korupsi" harus terus dijalankan namun hendaknya perlu mempertimbangkan obyektifitas guna terbebas dari unsur kepentingan apapun yang dapat merugikan pihak tertentu, baik secara materiil ataupun lainnya sehingga supremasi hukum yang diharapkan mampu tercapai seauai yang diharapkan.

Penggeledahan di Kantor Desa Tlogo Mulyo Kecamatan Gubuk yang diduga melakukan penyimpangan APBDes Tahun 2019 hingga 2023 oleh Kejari Grobogan, secara mengejutkan tanpa disertai indikasi kuat terkait dugaan dimaksud tentu terkesan cukup berlebihan. Mengingat pada saat sekarang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Grobogan akan digelar dalam waktu dekat ini,  dikawatirkan dapat memicu perseteruan antar kelompok masyarakat desa itu sendiri.

Hal tersebut dibenarkan oleh sejumlah Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang sempat diminta tanggapan (14/7/2026), baik yang berada di luar dan di sekitar wilayah Kecamatan Gubug. Dengan demikian mengharapkan sekali proses penegakan hukum tersebut tidak dijadikan "role model" karena selain dapat mengganggu kenyamanan secara psycologis para Kepala Desa juga memperkeruh situasi serta kondisi masyarakat desa setempat yang sebelumnya tampak "adem ayem" saja kendati jelang pilkades.

Terkecuali pejabat desa atau perangkat desa benar - benar memiliki indikasi kuat disertai bukti permulaan cukup telah menyalah gunakan APBDes guna kepentingan pribadi ataupun kelompok maka penegakan hukum semacam itu perlu dilakukan, bukan hanya mendasarkan laporan masyarakat  atau pemberitaan yang belum jelas. Ini selaras dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Kejagung yang pada prinsipnya melarang adanya "kriminalisasi terhadap Kepala Desa" yang disampaikan secara langsung. (01/NM/Ye.S)