KEPALA DESA TIGA PERIODE BERPOTENSI DAPAT MAJU LAGI

NEWS MOTIVA GROBOGAN - Teka - teki tentang Kepala Desa yang menjabat 6 Tahun sebayak 2 kali periode dan baru 1 kali menjabat 8 Tahun sebanyak  1 periode akhirnya terjawab. Setelah terbitnya Peraturan Pemerimtah Republik Indoneaia Nomor : 16 Tahun 2026 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mengacu pada Pasal 50 Angka (1) yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 Tahun terhitumg sejak tanggal pelantikan. Sementara Angka (2) berbunyi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut - turut atau tidak berturut - turut, yang merupakan hasil revisi UU desa pasal 39 ayat (1),(2) yang telah disahkan.

Dengan demikian Kepala Desa tersebut dapat kembali maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  serentak yang akan diselenggarakan sesuai jadwal di masing - masing daerah secara serentak. Hal sama dikemukakan oleh Ketua Paguyuban Kepala Desa Ngaben Kecamatan Grobogan, Kabupaten Geobogan Sugih Handoko saat dihubungi lewat whatsapp.

Dia mengungkapkan dalam implementasinya Udang - Undang tentu harus mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait, guna menjaga terjadinya keragu -raguan. Mengingat terdapat beberapa pasal yang cenderung memiliki makna bersayap, untuk itu berharap sekali Peraturan Bupati tentang Pilkades nantinya dapat dipertimbangkan secara matang. (01/NM/Ye. S)



 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya

KASUS MAHFUDHIN DAPAT JADI PEMBELAJARAN BERHARGA BAGI KEPALA DESA

Gambar
NEWS MOTIVA  DEMAK - Pengamanan terhadap kepala desa Sidomulyo kecamatan Dempet, Mahfudhin oleh Sat Reskrim Polres Demak beberapa waktu lalu dalam sangkaan kasus pemalsuan dokumen negara dan pengalihan nama 135 wargannya selaku penerima manfaat bantuan sosial, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi kepala desa - kepala desa di kabupaten Demak pada khususnya serta kabupaten lain sekitarnya. Kasus yang mencuat sejak Tahun 2022 tersebut memang merupakan sesuatu yang dilematis hampir di semua desa, mengingat data penerima manfaat terutama bantuan sosial (bansos) cenderung dipersoalkan oleh warga yang mengaku lebih ber hak menerima namun namanya tidak tercantum dalam data penerima. Inilah yang menjadi dasar pemikiran kepala desa Sidomulyo Mahfudhin untuk mengalihkan sebanyak 135 warganya yang menurutnya lebih ber hak. Terlepas dari kasus sangkaan pidana pemalsuan dokumen negara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kepala desa manapun, selama dalam pengalihan penerima dilak...
Baca selengkapnya

KADES DEMAK INGINKAN PERDA 8/2020 DICABUT

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam kisah singkat ada salah seorang keluarga Kepala Desa yang sudah mengenyam disiplin ilmu di Perguruan Tinggi dan memiliki kopetensi, pada satu kesempatan ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di desa yang secara kebetulan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga. Namun keinginan tersebut kandas karena Perda Demak nomor 8 Tahun 2020 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan agar calon Perangkat Desa membuat "Surat Pernyataan" tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dimaksud. Sementara disisi lain Kabupaten - Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus,  Jepara, Grobogan, Blora masih memperbolehkan mengingat secara eksplisit tidak ada UU Pusat mengatur syarat dan ketentuan tersebut.  Memang Permendagri 67/2017 perubahan dari Permendagri 83/2015, membolehkan dalam pengangkatan Perangkat Desa dapat menambahkan syarat khusus yang diatur melalui perda atau perdes, tetapi tentunya bukan atauran - aturan yang menyalahi UU diat...
Baca selengkapnya