KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE


NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang.

Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetapi berupa " kritik " bukan pemberitaan yang berisi " dugaan - dugaan tidak mendasar terlebih bernada ancaman. (01/NM/Ye.S) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES DEMAK INGINKAN PERDA 8/2020 DICABUT

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam kisah singkat ada salah seorang keluarga Kepala Desa yang sudah mengenyam disiplin ilmu di Perguruan Tinggi dan memiliki kopetensi, pada satu kesempatan ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di desa yang secara kebetulan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga. Namun keinginan tersebut kandas karena Perda Demak nomor 8 Tahun 2020 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan agar calon Perangkat Desa membuat "Surat Pernyataan" tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dimaksud. Sementara disisi lain Kabupaten - Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus,  Jepara, Grobogan, Blora masih memperbolehkan mengingat secara eksplisit tidak ada UU Pusat mengatur syarat dan ketentuan tersebut.  Memang Permendagri 67/2017 perubahan dari Permendagri 83/2015, membolehkan dalam pengangkatan Perangkat Desa dapat menambahkan syarat khusus yang diatur melalui perda atau perdes, tetapi tentunya bukan atauran - aturan yang menyalahi UU diat...
Baca selengkapnya

KEPALA DESA DAPAT MELAKUKAN ROTASI PERANGKAT DESANYA

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Sejumlah Kepala Desa mengeluhkan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) yang tidak optimal dalam pemerintahannya, terutama menyangkut keberadaan Perangkat desa yang tidak sesuai kompentensi sebagai Kepala Urusan ( Kaur) atau Kepala Seksi ( Kasi ) namun Kepala Desa tidak memiliki kewenangan melakukan rotasi ataupun mutasi mengingat terbatas oleh perda ataupun perbub kabupaten Demak. Sebenarnya tidak ada perda ataupun  perbub Demak yang secara eksplisit membatasi kewenangan Kepala Desa untuk melakukan rotasi atau mutasi jabatan Kaur atau Kasinya, selama tidak berlaku secara sembarangan yang cenderung akan merugikan jalanya pemerintahan desa itu sendiri dan harus berdasarkan ketentuan yang ada, sebagaimana diatur dalam Permendagri no. 84 Tahun 2015. Dengan demikian secara prinsip, Kepala Desa diperkenankan melakukan rotasi jabatan Perangkat Desanya, akan tetapi harus mempertimbangkan unsur manfaatnya terlebih dulu sekaligus  berkonsultasi dengan Ca...
Baca selengkapnya