KDMP SURODADI GAJAH MASIH DALAM PENYELESAIAN


NEWS MOTIVA DEMAK - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Surodadi kecamatan Gajah masih dalam penyelesaian,  memulai pengerjaannya setelah disepakati lewat musdes. Termasuk dalam menentukan lokasi pendirian yang dianggap paling memungkinkan dan strategis, dengan menggunakan tanah milik desa yang telah mendapat persetujuan bersama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Surodadi pada Rabu (4/3/2026) dia menambahkan berita yang tersebar luas pada saat dimulai pengerjaannya terkait konstruksi bangunan, kemungkinan ada kesalah pahaman. Sehingga kesempatan ini perlu diluruskan sebab semua bahan yang digunakan sudah disesuaikan berdasarkan standart yang ada.

Jawaban sama juga disampaikan munandar,  pekerja yang sejak awal pembangunan terlibat langsung mengerjakan.  Dia mengatakan kalau yang dimaksud seperti batu bara rapuh, itu adalah kricak untuk mengantisipasi agar material yang digunakan tidak bercampur lumpur,  mengingat lahan yang dipakai adalah persawahan.

Ditambahkannya,  kerangka besi yang digunakan juga ukurannya sesuai standart yang ditentukan tanpa mengurangi ataupun melebihi.  Seperti yang terlihat saat ini,  jika ukuran besi yang digukan sangat kecil terkena angin sedikit tentu sudah " mleyot " terlebih kondisi iklim saat ini yang cenderung terjadinya hujan disertai angin kencang nyatanya masih kokoh.

Dalam proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang gencar dilakukan,  hendaknya  semua pihak dapat saling mendukung. Dimana keterlibatan TNI melalui Babinsa benar - benar mengedepankan kedisiplinan, disamping pengawasan rutin pagi dan sore hari juga menyangkut bahan - bahan material yang digunakan.  (01/NM/Ye.S)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya

KADES DEMAK INGINKAN PERDA 8/2020 DICABUT

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam kisah singkat ada salah seorang keluarga Kepala Desa yang sudah mengenyam disiplin ilmu di Perguruan Tinggi dan memiliki kopetensi, pada satu kesempatan ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di desa yang secara kebetulan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga. Namun keinginan tersebut kandas karena Perda Demak nomor 8 Tahun 2020 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan agar calon Perangkat Desa membuat "Surat Pernyataan" tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dimaksud. Sementara disisi lain Kabupaten - Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus,  Jepara, Grobogan, Blora masih memperbolehkan mengingat secara eksplisit tidak ada UU Pusat mengatur syarat dan ketentuan tersebut.  Memang Permendagri 67/2017 perubahan dari Permendagri 83/2015, membolehkan dalam pengangkatan Perangkat Desa dapat menambahkan syarat khusus yang diatur melalui perda atau perdes, tetapi tentunya bukan atauran - aturan yang menyalahi UU diat...
Baca selengkapnya

KASUS MAHFUDHIN DAPAT JADI PEMBELAJARAN BERHARGA BAGI KEPALA DESA

Gambar
NEWS MOTIVA  DEMAK - Pengamanan terhadap kepala desa Sidomulyo kecamatan Dempet, Mahfudhin oleh Sat Reskrim Polres Demak beberapa waktu lalu dalam sangkaan kasus pemalsuan dokumen negara dan pengalihan nama 135 wargannya selaku penerima manfaat bantuan sosial, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi kepala desa - kepala desa di kabupaten Demak pada khususnya serta kabupaten lain sekitarnya. Kasus yang mencuat sejak Tahun 2022 tersebut memang merupakan sesuatu yang dilematis hampir di semua desa, mengingat data penerima manfaat terutama bantuan sosial (bansos) cenderung dipersoalkan oleh warga yang mengaku lebih ber hak menerima namun namanya tidak tercantum dalam data penerima. Inilah yang menjadi dasar pemikiran kepala desa Sidomulyo Mahfudhin untuk mengalihkan sebanyak 135 warganya yang menurutnya lebih ber hak. Terlepas dari kasus sangkaan pidana pemalsuan dokumen negara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kepala desa manapun, selama dalam pengalihan penerima dilak...
Baca selengkapnya