KASUS YAQUT DITENGARAI BERMOTIF POLITIK


NEWS MOTIVA NASIONALIS -  Sejak era reformasi Persoalan quota haji di republik kita ini memang sudah menjadi dilema, sejak presiden ke-4 sampai preaiden ke-8. Namun bukan berarti pada kepemimpinan masa Orde Baru tidak ada persoalan terkait hal tersebut mengingat situasi politik dan ekonomi berbeda, sementara jumlah orang yang naik haji tidak sebanyak seperti saat sekarang ini. 

Seiring perjalanan waktu dan pergantian kepemimpinan, Kementerian Agama yang berwenang menangani Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang akan menjalankan rukun Islam yang ke 5 ( lima ) tersebut senantiasa melakukan perbaikan secara sistematis hingga memberantas calo haji bagi calon haji, tetapi  permasalahan tetap saja muncul bahkan tambah komplek terutama jumlah quotanya.

Niat untuk memperbaiki sistem antrian  yang banyak dikeluhkan para calon haji karena quota cukup terbatas, yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan membuka quota khusus pada Tahun 2023 - 2024 rupanya malah menyeret menteri agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas menjadi pesakitan KPK, sehingga banyak pihak yang sangat menyayangkan bahkan tidak jarang yang menyebut sebagai korban politik.

Mengingat saat berlangsungnya Pemilu 2024, mantan menteri agama dimaksud juga terlibat dalam proses dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden kendati bersifat pasif. Untuk itu diharapkan KPK dapat melihat secara komprehensif terhadap kasus Yaqut dimana sejauh ini yang berpotensi menyimpangkan dana dari jemaah haji adalah Pengelola Biro Pemberangkatan haji yang beberapa diantaranya sudah menjadi tersangka. (01/NM/Ye. S) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya

KASUS MAHFUDHIN DAPAT JADI PEMBELAJARAN BERHARGA BAGI KEPALA DESA

Gambar
NEWS MOTIVA  DEMAK - Pengamanan terhadap kepala desa Sidomulyo kecamatan Dempet, Mahfudhin oleh Sat Reskrim Polres Demak beberapa waktu lalu dalam sangkaan kasus pemalsuan dokumen negara dan pengalihan nama 135 wargannya selaku penerima manfaat bantuan sosial, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi kepala desa - kepala desa di kabupaten Demak pada khususnya serta kabupaten lain sekitarnya. Kasus yang mencuat sejak Tahun 2022 tersebut memang merupakan sesuatu yang dilematis hampir di semua desa, mengingat data penerima manfaat terutama bantuan sosial (bansos) cenderung dipersoalkan oleh warga yang mengaku lebih ber hak menerima namun namanya tidak tercantum dalam data penerima. Inilah yang menjadi dasar pemikiran kepala desa Sidomulyo Mahfudhin untuk mengalihkan sebanyak 135 warganya yang menurutnya lebih ber hak. Terlepas dari kasus sangkaan pidana pemalsuan dokumen negara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kepala desa manapun, selama dalam pengalihan penerima dilak...
Baca selengkapnya

KEPALA DESA TIGA PERIODE BERPOTENSI DAPAT MAJU LAGI

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Teka - teki tentang Kepala Desa yang menjabat 6 Tahun sebayak 2 kali periode dan baru 1 kali menjabat 8 Tahun sebanyak  1 periode akhirnya terjawab. Setelah terbitnya Peraturan Pemerimtah Republik Indoneaia Nomor : 16 Tahun 2026 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mengacu pada Pasal 50 Angka (1) yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 Tahun terhitumg sejak tanggal pelantikan. Sementara Angka (2) berbunyi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut - turut atau tidak berturut - turut, yang merupakan hasil revisi UU desa pasal 39 ayat (1),(2) yang telah disahkan. Dengan demikian Kepala Desa dimaksud dapat kembali maju dalam Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades )   yang akan diselenggarakan sesuai jadwal di masing - masing daerah secara serentak. Hal sama dikemukakan Kepala Desa - kepala desa dari beberapa Kabupaten yang merasa baru sekali ...
Baca selengkapnya