POLEMIK PEPERADES MIJEN DAN WERDOYO SUDAH TERSELESAIKAN

NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam setiap pengisian perangkat desa (PEPERADES)  yang mengalami kekosongan akibat pensiun, meninggal dunia, atau hal lain yang menyebabkan seorang perangkat desa tidak dapat menjabat kembali. Acap kali diwarnai berbagai polemik yang terjadi, mengingat mekanisme pelaksanaan dimaksud harus melalui tahapan dan seleksi  akademis oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi.

Kendati persoalan yang muncul berbeda - beda antara desa satu dengan desa lainnya, namun pada umumnya hal tersebut dipicu adanya dis informasi dan ketidak puasan peserta seleksi calon perangkat desa yang tidak lolos ujian akademis sesuai hasil yang diumumkan. Seperrti yang terjadi di desa Mijen dan Werdoyo kecamatan Kebonagung, ada yang berkirim surat ke DPRD Demak yang menyoal tentang perbedaan penganggaran.

Secara terpisah Kepala Desa Mijen dan Werdoyo saat bertemu memberi keterangan yang sama, dimana  dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa sudah sesuai mekanisme berdasarkan perbub dan perda yang berlaku, bahkan perangkat desa yang lolos sudah dilantik, setelah sebelumnya dilakukan audensi bersama Komisi A DPRD Demak, Inspektorat serta Bapermasdes. (01/NM/Ye.S)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGGELEDAHAN KANTOR DESA JANGAN JADIKAN ROLE MODEL PENEGAKAN HUKUM

NEWS MOTIVA GROBOGAN - kita semua sepakat penegakan hukum terutama dalam "Pemberantasan Korupsi" harus terus dijalankan namun hendaknya perlu mempertimbangkan obyektifitas guna terbebas dari unsur kepentingan apapun yang dapat merugikan pihak tertentu, baik secara materiil ataupun lainnya sehingga supremasi hukum yang diharapkan mampu tercapai seauai yang diharapkan. Penggeledahan di Kantor Desa Tlogo Mulyo Kecamatan Gubuk yang diduga melakukan penyimpangan APBDes Tahun 2019 hingga 2023 oleh Kejari Grobogan, secara mengejutkan tanpa disertai indikasi kuat terkait dugaan dimaksud tentu terkesan cukup berlebihan. Mengingat pada saat sekarang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Grobogan akan digelar dalam waktu dekat ini,  dikawatirkan dapat memicu perseteruan antar kelompok masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut dibenarkan oleh sejumlah Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang sempat diminta tanggapan (14/7/2026), baik yang berada di luar dan di sekitar ...
Baca selengkapnya

KEPALA DESA TIGA PERIODE BERPOTENSI DAPAT MAJU LAGI

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Teka - teki tentang Kepala Desa yang menjabat 6 Tahun sebayak 2 kali periode dan baru 1 kali menjabat 8 Tahun sebanyak  1 periode akhirnya terjawab. Setelah terbitnya Peraturan Pemerimtah Republik Indoneaia Nomor : 16 Tahun 2026 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mengacu pada Pasal 50 Angka (1) yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 Tahun terhitumg sejak tanggal pelantikan. Sementara Angka (2) berbunyi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut - turut atau tidak berturut - turut, yang merupakan hasil revisi UU desa pasal 39 ayat (1),(2) yang telah disahkan. Dengan demikian Kepala Desa dimaksud dapat kembali maju dalam Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades )   yang akan diselenggarakan sesuai jadwal di masing - masing daerah secara serentak. Hal sama dikemukakan Kepala Desa - kepala desa dari beberapa Kabupaten yang merasa baru sekali ...
Baca selengkapnya

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya