PPKH UNTUK KDMP DESA SELOJARI BELUM TURUN

NEWS MOTIVA GROBOGAN - Semangat untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di setiap desa hampir sama, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan terkait lahan yang akan digunakan. Desa Selojari Kecamatan Klambu salah satunya, desa yang memiliki luas hutan 305 hektare, 6.8 persen dimiliki oleh Perhutani dan 2,6 persen kawanan hutan ini  tentu merupakan kendala tersendiri.

Kepala Desa Selojari yang sempat ditemui Senin (7/9/2026) menyebut sampai sekarang pembangunan KDMP dimaksud tidak dapat dilakukan, mengingat Persetujuan Pembangunan Kawasan Hutan (PPKH) belum turun, meskipun pengajuan permohonanannya sudah dilakukan cukup lama ditambahkan pihak desa sudah berupaya berkoordinasi melaui Pemkab hingga Jogyakarta namun belum membuahkan hasil.

Selain lapangan yang merupakan lahan milik Perhutani, ada alternatif lokasi milik desa yang dapat dipakai yaitu Sendang Sedayu, akan tetapi sumber air yang menunjang irigasi lahan pertanian tentu tidak boleh dimatikan. Sementara langkah yang paling ideal dengan membuat tiang penyangga serta lantai beton sebab ukuran lahan darat kurang memenuhi sarat ketentuan sehingga pengajuan tersebut masih dalam kajian. (01/NM/Ye.S)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGGELEDAHAN KANTOR DESA JANGAN JADIKAN ROLE MODEL PENEGAKAN HUKUM

NEWS MOTIVA GROBOGAN - kita semua sepakat penegakan hukum terutama dalam "Pemberantasan Korupsi" harus terus dijalankan namun hendaknya perlu mempertimbangkan obyektifitas guna terbebas dari unsur kepentingan apapun yang dapat merugikan pihak tertentu, baik secara materiil ataupun lainnya sehingga supremasi hukum yang diharapkan mampu tercapai seauai yang diharapkan. Penggeledahan di Kantor Desa Tlogo Mulyo Kecamatan Gubuk yang diduga melakukan penyimpangan APBDes Tahun 2019 hingga 2023 oleh Kejari Grobogan, secara mengejutkan tanpa disertai indikasi kuat terkait dugaan dimaksud tentu terkesan cukup berlebihan. Mengingat pada saat sekarang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Grobogan akan digelar dalam waktu dekat ini,  dikawatirkan dapat memicu perseteruan antar kelompok masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut dibenarkan oleh sejumlah Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang sempat diminta tanggapan (14/7/2026), baik yang berada di luar dan di sekitar ...
Baca selengkapnya

KEPALA DESA TIGA PERIODE BERPOTENSI DAPAT MAJU LAGI

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Teka - teki tentang Kepala Desa yang menjabat 6 Tahun sebayak 2 kali periode dan baru 1 kali menjabat 8 Tahun sebanyak  1 periode akhirnya terjawab. Setelah terbitnya Peraturan Pemerimtah Republik Indoneaia Nomor : 16 Tahun 2026 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mengacu pada Pasal 50 Angka (1) yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 Tahun terhitumg sejak tanggal pelantikan. Sementara Angka (2) berbunyi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut - turut atau tidak berturut - turut, yang merupakan hasil revisi UU desa pasal 39 ayat (1),(2) yang telah disahkan. Dengan demikian Kepala Desa dimaksud dapat kembali maju dalam Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades )   yang akan diselenggarakan sesuai jadwal di masing - masing daerah secara serentak. Hal sama dikemukakan Kepala Desa - kepala desa dari beberapa Kabupaten yang merasa baru sekali ...
Baca selengkapnya

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya