INSIDEN TERBALIKNYA PERAHU WISATA KEDUNG OMBO BUKAN KESALAHAN PEMKAB

 

 


NEWSMOTIVA GROBOGAN - Di samping pengetatan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni juga gencar memberikan hibauan, sejak diterapkannya larangan mudik lebaran oleh pemerintah mulai tanggal 5 april hingga 17 mei 2021. Terbukti situasi libur Idul Fitri di wilayah perkotaan Purwodadi cukup sepi dan anggka positif covid19 pemudik tidak ditemukan.

 

Demikian halnya terkait tempat - tempat wisata yang ada termasuk Waduk Kedung Ombo, selain menekankan kepada pihak pengelola untuk membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % sesuai anjuran pemerintah, juga pentingnya penerapan protokol kesehatan serta menjamin kenyamanan dan keselamatan para pengunjung harus menjadi prioritas utama.

 

Insiden terbaliknya perahu wisata Waduk Kedung Ombo yang sempat menelan korban jiwa sebanyak 9 orang pada sabtu ( 15/05/2021 ), bukan merupakan kesalahan Pemerintah Kabupaten Grobogan meskipun tentunya menjadi tanggung jawabnya. Mengingat keberadaan waduk Kedung Ombo sendiri berdekatan dengan kabupaten Sragen dan Boyolali.

 



Musibah yang terjadi tersebut mengundang keperihatinan kita semua terutama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengancam akan mencabut izin pihak pengelola. Pernyataan sama juga dikemukakan bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni kepada sejumlah wartawan  akan segera menutup tempat lokasi wisata Kedung Ombo di maksud.

 

Tidak ketinggalan Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi yang langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) Kedung Ombo ( 15/05/2021 ) merasa sangat perihatin  sekaligus memerintahkan adanya penutupan obyek wisata dimaksud. Menurut Kapolda alasan penutupan karena pihak pengelola wisata tidak menerapkan protokol kesehatan. ( 01/NM/Yehezkiel Suyoto )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES GROBOGAN BANYAK JADI KORBAN KRIMINALISASI PEMBERITAAN ON-LINE

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Pilkades serentak kabupaten Grobogan yang masih cukup lama, ternyata sudah dijadikan ajang kriminalisasi oleh sejumlah media on-line yang secara membabi buta memberitakan dugaan - dugaan korupsi penggunaan Dana Desa ataupun angaran dana desa Tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan disertai ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sumber yang kami dapat dari desa Pendem kecamatan Ngaringan (3/2/2026)  yang juga tidak luput dari pemberitaan miring sekaligus kental dengan aroma fitnah tersebut, jumlahnya tak tanggung - tanggung mencapai sekitar 30 desa dan kepala desa yang jadi korban dalam kontek pemberitaan sama dengan modus tidak berbeda yaitu pengkondisian tegas sumber secara gamblang. Kepala Desa Pendem sendiri memilih untuk mendiamkan saja meskipun mendengar dan mengetahui pemberitaan tersebut dari sejumlah orang mengingat semua yang disangkakan tidak benar sama sekali. Sesungguhnya " kontrol sosial " dari media penting bagi Kepala Desa, akan tetap...
Baca selengkapnya

KASUS MAHFUDHIN DAPAT JADI PEMBELAJARAN BERHARGA BAGI KEPALA DESA

Gambar
NEWS MOTIVA  DEMAK - Pengamanan terhadap kepala desa Sidomulyo kecamatan Dempet, Mahfudhin oleh Sat Reskrim Polres Demak beberapa waktu lalu dalam sangkaan kasus pemalsuan dokumen negara dan pengalihan nama 135 wargannya selaku penerima manfaat bantuan sosial, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi kepala desa - kepala desa di kabupaten Demak pada khususnya serta kabupaten lain sekitarnya. Kasus yang mencuat sejak Tahun 2022 tersebut memang merupakan sesuatu yang dilematis hampir di semua desa, mengingat data penerima manfaat terutama bantuan sosial (bansos) cenderung dipersoalkan oleh warga yang mengaku lebih ber hak menerima namun namanya tidak tercantum dalam data penerima. Inilah yang menjadi dasar pemikiran kepala desa Sidomulyo Mahfudhin untuk mengalihkan sebanyak 135 warganya yang menurutnya lebih ber hak. Terlepas dari kasus sangkaan pidana pemalsuan dokumen negara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kepala desa manapun, selama dalam pengalihan penerima dilak...
Baca selengkapnya

KADES DEMAK INGINKAN PERDA 8/2020 DICABUT

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam kisah singkat ada salah seorang keluarga Kepala Desa yang sudah mengenyam disiplin ilmu di Perguruan Tinggi dan memiliki kopetensi, pada satu kesempatan ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di desa yang secara kebetulan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga. Namun keinginan tersebut kandas karena Perda Demak nomor 8 Tahun 2020 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan agar calon Perangkat Desa membuat "Surat Pernyataan" tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dimaksud. Sementara disisi lain Kabupaten - Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus,  Jepara, Grobogan, Blora masih memperbolehkan mengingat secara eksplisit tidak ada UU Pusat mengatur syarat dan ketentuan tersebut.  Memang Permendagri 67/2017 perubahan dari Permendagri 83/2015, membolehkan dalam pengangkatan Perangkat Desa dapat menambahkan syarat khusus yang diatur melalui perda atau perdes, tetapi tentunya bukan atauran - aturan yang menyalahi UU diat...
Baca selengkapnya