UNGKAPAN PUAN MAHARANI MENUNJUKKAN KEPEMIMPINAN YANG PUNYA SIKAP
NEWSMOTIVA NASIONAL - Terlepas dari pro dan kontra
tentang kritik Ketua DPR RI, Puan Maharani yang saat ini banyak mengisi ruang
serta perbincangan publik tentu bukan sesuatu yang berlebihan. Sehingga jangan
disalah artikan sebagai penentangan sekaligus digiring ke arah yang terkesan
saling menyudutkan, terlebih menyamaratakan dengan kritik - kritik yang dilontarkan
pihak - pihak lain, seperti yang dilakukan BEM baru - baru ini.
Sebagai Ketua DPR R I, Puan Maharani yang notabene merupakan
Lembaga Negara yang mewakili aspirasi rakyat sudah pasti berkepentingan
melakukan fungsinya dalam mengontrol kebijakan - kebijakan dan kinerja
pemerintah ( eksekutif ) guna upaya perbaikan. Lebih - lebih terkait penanganan
pandemi covid 19 yang berdasarkan episentrom media dan respon publik dirasa
belum berhasil dibanding negara - negara Asia lainnya yang juga melakukan upaya
sama.
Keberanian Puan Maharani semacam inilah yang
patut diberikan nilai plus oleh rakyat, dimana mencerminkan carakter yang kuat
sebagai seorang pemimpin, atau menunjukkan kepemimpinan yang punya sikap.
Dimana keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 tidak akan muncul
dengan sendirinya tanpa ada dukungan sekaligus control yang memadai dari masing
- masing pihak, terutama intervensi
Parlemen yang memang memiliki kewenangan tertentu.
Buruknya komunikasi publik di negara kita dalam
masa pandemi seperti sekarang yang tengah menjadi sorotan, sebagaimana yang juga
disampaikan Ketua DPR R I Puan Maharani sebenarnya bukan hanya dialami oleh
Indonesia saja tetapi banyak beberapa negara lainnya. Namun yang membedakan
adalah kepekaan pemerintah yang masih kurang, dimana unsur - unsur kepentingan
yang melatarbelakangi terutama kepentingan politik yang memicu sumbatan
komunikasi harus segera di pangkas.
Evaluasi kinerja internal pemerintah yang lebih
specivik di tingkat kementerian yang tampak menonjol hanyalah Kementerian
Kesehatan, Kementerian Dalam negeri, dan kementerian lain yang telah secara
khusus ditunjuk presiden Joko Widodo. Adapun Kementerian Kominfo yang mestinya
dominan dalam mengurai sumbatan - sumbatan komunikasi antara rakyat dan
pemerintah melalui peran yang cukup banyak, tidak berfungi sama sekali malah
sibuk mengejar proyek. ( 01/NM/Yehezkiel Suyoto )
Komentar
Posting Komentar