PUAN MAHARANI SERIUS TANGGAPI TUNTUTAN KEPALA DESA SE INDONESIA

 

NEWSMOTIVA NASIONAL -  Demontrasi Kepala Desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( PAPDESI ) di halaman Gedung Parlemen pada ( 17/1/2023 ) lalu, yang menuntut perubahan masa jabatan Kepala Desa 6 menjadi 9 Tahun. Tampaknya akan menjadi kebijakan politik strategis bagi Ketua DPR RI Puan Maharani yang digadang - gadang PDIP untuk maju di Pemilu 2024 nanti dapat meraih kesuksesan.

Dalam penyampaianya kepada wartawan usai aksi demo di terima oleh  Badan Legislasi, Ketua DPR RI Puan Maharani secara jelas akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait hal - hal dimaksud, mengingat segala sesuatu menyangkut undang - undang tidak dapat dilakukan secara terburu - buru . Namun lebih lanjut dikatakan pihaknya serius menanggapi tuntutan Kepala Desa dan akan segera membahas bersama Komisi yang membidangi, sejauh mana manfaatnya bagi rakyat.

Sesungguhnya permohonan Legislasi review terkait pasal 39 ayat (1) UU no. 6 Tahun 2014 ini disyahkan, sudah ada upaya  Kepala Desa melalui Uji Materi di Mahkamah Konstitusi ( MK ) namun ditolak, karena disampaing tidak ada keseriusan dari pemohon juga Legislasi Review sepenuhnya menjadi kewenangan DPR. Selanjutnya pada tahun - tahun berikutnya  sampai tahun 2022 secara silih berganti Paguyuban Kepala Desa  dari berbagai daerah mengajukan Uji Materi ke M K namun juga gagal.

Bahkan pada saat Silaturahmi Aparatur Desa ( SILAD ) dengan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres periode ke- 2 persoalan tersebutpun sempat diutarakan dan memperoleh respons positif, kendati sampai saat ini belum terealisasi. Dengan demikian merupakan hal wajar jika Kepala Desa terus menagih janji dengan sejumlah alasan, mengingat masa jabatan 6 tahun bagi Kepala Desa yang secara geografis rentan politisasi dianggap tidak efektif sama sekali. ( 01/NM/ Yehezkiel Suyoto )