KADES DAN PERANGKAT DESA KUDUS BERHARAP PENSIUN BERUPA BENGKOK

NEWS MOTIVA KUDUS - penghargaan purna tugas atau pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Kudus berupa bengkok yang sempat menyeruak dan dibahas pada masa bupati Kudus HM. Hartopo namun belum terealisasi, sampai saat ini masih diharapkan seperti yang berlaku di kabupaten - kabupaten lain se Jawa Tengah.

Menurut sejumlah Kepala Desa yang sempat dimintai keterangan menyebutkan Perda No. 21 Tahun 2006 yang mengatur tentang, kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Peraturan Bupati (Perbub) No. 30 Tahun 2012 mengenai penghasilan tetap (siltap)  dan hak purna tugas Kepala Desa dan Perangkatnya berupa uang dirasa kurang sepadan.

Bahkan salah seorang Kepala Desa menyebut,  ini bukan sekedar soal nominal uang sebagai penghargaan yang diberikan pemerintah kabupaten Kudus kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun. Namun menyangkut kultur desa dan hak adat yang seharusnya masih tetap melekat, mengingat desa - desa di seluruh Indonesia memiliki kedudukan yang sama. (01/NM/Ye. S)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KADES DEMAK INGINKAN PERDA 8/2020 DICABUT

Gambar
NEWS MOTIVA DEMAK - Dalam kisah singkat ada salah seorang keluarga Kepala Desa yang sudah mengenyam disiplin ilmu di Perguruan Tinggi dan memiliki kopetensi, pada satu kesempatan ingin mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa di desa yang secara kebetulan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga. Namun keinginan tersebut kandas karena Perda Demak nomor 8 Tahun 2020 tidak memperbolehkan atau mensyaratkan agar calon Perangkat Desa membuat "Surat Pernyataan" tidak memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dimaksud. Sementara disisi lain Kabupaten - Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus,  Jepara, Grobogan, Blora masih memperbolehkan mengingat secara eksplisit tidak ada UU Pusat mengatur syarat dan ketentuan tersebut.  Memang Permendagri 67/2017 perubahan dari Permendagri 83/2015, membolehkan dalam pengangkatan Perangkat Desa dapat menambahkan syarat khusus yang diatur melalui perda atau perdes, tetapi tentunya bukan atauran - aturan yang menyalahi UU diat...
Baca selengkapnya

TITIK AWAL PEMBANGUNAN KDMP KABUPATEN GROBOGAN

Gambar
NEWS MOTIVA GROBOGAN - Jum'at (17/10/2025) bertepatan degan hari ulang tahun presiden RI ke-8, Prabowo Subianto yang lahir pada tanggal dan bulan sama yaitu 17 Oktober 1951, menjadi hari baik Pemeritah Kabupaten Grobogan dalam peletakan batu pertama dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ) di desa Teguhan kecamatan Grobogan, sekaligus merupakan titik awal pembangunan bersamaan dengan 7 desa lainnya se kabupaten. Sebagaimana kita ketahui bersama Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri adalah program pemerintah yang digagas oleh presiden Prabowo Subianto guna menumbuhkan kembali ekonomi kerakyatan dan ekonomi nasional. Mengingat pada masa sekarang ini banyak sekali masarakat yang terlilit hutang pinjol ataupun koperasi ilegal yang menerapkan bunga sangat tinggi bahkan rentenir, sehingga dengan adanya koperasi desa dimaksud masarakat tidak lagi kesulitan modal usaha. Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Dandim 0717 Letkol Kav Barid Budi Susilo...
Baca selengkapnya

KEPALA DESA 3 PERIODE BERHARAP DAPAT KEADILAN UNDANG-UNDANG

Gambar
NEWS MOTIVA NASIONAL - Bukan harapan yang berlebihan jika Kepala Desa yang sudah menjabat 3 Periode, namun berdasarkan Revisi UU yang telah ditetapkan, baru menjalani 1 Periode dengan masa jabatan 8 Tahun masih menginginkan untuk dapat memiliki kesempatan mencalankan kembali 1 Periode lagi, mengingat perubahan atas UU dimaksud. Menurut sejumlah Kepala Desa 3 Periode yang sempat diminta konfirmasi menyebut bahwa keinginan untuk kembali mengabdi pada masyarakat desa tidak berkaitan soal ambisi kekuasaan sebab dalam proses pemilihan Kepala Desa keputusan tetap ditangan rakyat yang memiliki hak suara. Jadi ini hanya menyangkut keadilan berdasarkan subtansi UU yang seharusnya. Dengan demikian harapan semua Kepala Desa yang sudah menjabat 3 Periode namun baru menjalani masa jabatan 8 Tahun sebayak 1 Periode mampu diakomudir oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ( KEMENDAGRI ) masuk dalam draff Peraturan Pemerintah sebagai dasar dikeluarkannya Peraturan Bupati (PERBUB) terka...
Baca selengkapnya